Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

2 min read

Pengertian-dan-Tujuan-Otonomi-Daerah

Definisi otonomi daerah

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri peraturan di dalam daerahnya. Namun masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Pengertian-dan-Tujuan-Otonomi-Daerah

Berikut Ini Telah Kami Kumpulkan Yang Bersumber Dari Laman https://officialjimbreuer.com/ Yang Akhirnya Saya Tuliskan Disini.

 

Dalam pengaturan dan pengelolaan potensi daerah, daerah penerima otonomi daerah dapat lebih leluasa dalam melaksanakan berbagai regulasi yang tentunya dapat memajukan daerah.

Tujuan otonomi daerah

1. Pelayanan kepada masyarakat baik

Ketika segala macam hal hanya bisa dilakukan di dalam pemerintahan pusat, coba bayangkan betapa problematisnya hal itu bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Masyarakat di daerah hanya perlu pergi ke Jakarta untuk mengurus dokumen sederhana seperti dokumen kependudukan. Bayangkan berapa banyak antrian jika semua orang di Indonesia harus melakukan semuanya di satu tempat.

2. Kehidupan demokratis berkembang

Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai penyelenggaraan suatu negara yang berpusat oleh, untuk dan oleh rakyat. Demokrasi lebih mudah dilaksanakan dengan otonomi. Apalagi dengan keadaan wilayah Indonesia yang sangat luas. Kalau rakyat punya aspirasi, mereka semua bisa ditempatkan di pemerintah daerah dulu, baru bisa dirujuk ke pusat untuk ditindaklanjuti.

3. Mewujudkan keadilan nasional

Peradilan nasional di negeri ini sepertinya tidak mungkin tercapai seadil-adilnya jika hanya pemerintah pusat yang melakukannya. Karena latar belakang, letak geografis dan masyarakat yang berbeda, tidak mudah untuk mencapai keadilan nasional.

4. Peradilan daerah

Point of balance adalah upaya pemerintah pusat agar seluruh wilayah di Indonesia tidak terlalu lumpuh satu sama lain. Ini bukanlah masalah yang mudah. Padahal, pembangunan belum tentu bisa merata di suatu daerah.

5. Menjaga hubungan pusat dan daerah di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi daerah memudahkan masyarakat berhubungan dengan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Disini pemerintah daerah akan membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tengah dan sebagai jembatan agar pemerintah pusat di berbagai daerah di Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat lokal di berbagai daerah dapat berpartisipasi lebih leluasa dalam penyelenggaraan daerahnya. Jadi semuanya mandiri dari pusat dan menghindari terlalu banyak kendali atas pemerintah pusat, sehingga masyarakat merasa terkurung di daerah asalnya sendiri. Masyarakat dan pemimpin lokal juga akan merasa lebih berdaya.

Prinsip otonomi daerah

1. Otonomi yang luas

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan di segala bidang. Namun demikian, masih terdapat batasan-batasan tertentu yang berada di luar jangkauan karena melampaui hal-hal yang tidak semata-mata bersifat regional, seperti politik luar negeri dan masalah keamanan nasional. Pusat berkewajiban untuk berkontribusi untuk ini.

2. Otonomi yang nyata

Prinsip otonomi inilah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan, tugas dan kewajiban yang ada. Hal ini berpotensi menjadi daerah untuk tumbuh, hidup, dan berkembang dengan potensi dan propertinya.

3. Otonomi yang bertanggung jawab

Dalam pelaksanaannya, prinsip tanggung jawab hukum harus diperkuat. Semuanya sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang bersangkutan dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat.

Prinsip otonomi daerah

1. Tugas yang dikelola bersama

Prinsip ini didasarkan pada penugasan suatu fungsi dari tingkat menengah ke daerah tingkat bawah. Misalnya dari pemerintah pusat ke kabupaten atau kota untuk menjalankan kewenangan pusat yang juga menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan bea masuk, semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (desa membantu urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh daerah).

Ada dua hal dalam pengelolaan bersama ini, yaitu adanya implikasi antara hubungan orang tua dan anak. Dimana atasannya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai bawahan, membantu pusat dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan negara.

2. Dekonsentrasi

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat kepada perangkat daerah untuk menjalankan fungsi tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, otoritas didelegasikan.

Tanpa kehilangan kewenangan, pemerintah daerah akan menjalankan tugasnya atas nama pemerintah pusat. Kekuasaan dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat di seluruh daerah guna menerima tugas administrasi atau administrasi demi kelangsungan penyelenggaraan negara.

3. Desentralisasi

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya sendiri. Desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Jadi dengan prinsip ini:

  • Hubungan antara daerah dan pusat dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan
  • Hubungan antara daerah dan pusat bisa berbeda
  • Hubungan antara daerah dan pusat yang didirikan tidak boleh membatasi hak-hak masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • Hak daerah tidak boleh dimulai dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dasar hukum otonomi daerah

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Ketetapan MPR RI No. IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
  • Ketetapan MPR Ri Nomor XV / MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian,
  • Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7, Pasal 18A ayat 1 sampai 2, Pasal 18B ayat 1 sampai 2

Lihat Juga: Call Center BPJS